New Step by Step Map For agus joko pramono
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih standing pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.Sustainability administration accounting in accomplishing sustainable growth objectives: The role of general performance auditing while in the manufacturing sector
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
Sistem pelayanan pengaduan on-line berbasis World wide web pada pt. fira informatika untuk meningkatkan layanan konsumen
Enterprise danger management and provide chain management: The mediating position of aggressive edge and final decision earning in improving firms overall performance
Via BPK's audit, a weak Command method in an institution could be detected, he remarked, adding that the board then issues some recommendation aimed toward increasing the internal Handle program.
”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
Karena tugas KPK untuk fokus pada higher profile situations. Sedangkan Polri fokus pada very low profile cases yang juga merata terjadi di mana-mana.
The board can follow up on this kind of detection by conducting investigative audit, both determined by its initiative or even the requests of regulation enforcement officials, he stated.
Ditemui usai menjalani tes wawancara, Agus mengaku digali terkait berbagai upaya yang akan dilakukannya ketika terpilih menjadi pimpinan KPK nantinya.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir healthy and good examination. DPR nantinya memilih five orang untuk menjadi Pimpinan KPK.
The BPK Vice Chairman gave inputs on the necessity of prioritizing options in managing the current monetary situation confronted because of the UN as impacted from the pandemic and the necessity to raise coordination among oversight businesses check here underneath the UN to further improve accountability and governance.
This "Cited by" depend features citations to the subsequent articles in Scholar. Those marked * may very well be various in the post within the profile.
”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.
"Saya rasa mereka ingin mengetahui pandangan saya ke depan apabila menjadi pimpinan KPK. Dan saya sudah sampaikan apa yang dalam pikiran saya," kata Agus.